Bersama Forkopimda dan Bupati Jember Dandim 0824/Jember Monitoring Penyaluran bantuan Pangan 2024 di Kelurahan Tegalbesar

JEMBER – Sebanyak 542 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan  Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Penyaluran Bantuan Pangan (PBP) 2024 tersebut dimonitor langsung oleh Forkopinda Kabupaten Jember.

Baca juga: Kurangi Dampak Sosial Pandemi Covid 19, Babinsa Koramil 0824/24 Ambulu Dampingi Pendistribusian BLT

Tampak ikut hadir diantaranya Bupati Jember Hendy Siswanto, Kajari I Nyoman Sucitrawan, Dandim 0824/Jmeber Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso, Kapolres diwakili Akp Johanes Heru, Ketua Pengadilan Negeri dan Sekda Hadi Sasmito.

Dalam sambutannya Bupati Jember menyampaikan bahwa dalam penyaluran bantuan ini hendaknya terus dilakukan pemutakhiran data, karena dinamika data biasanya ada warga yang sudah meninggal atau perekonomiannya sudah meningkat, sehingga perangkat desa atau kelurahan wajib melakukan pemutakhiran terus menerus.

Baca juga: Konsolidasi PPM Jember Penajaman Program Organisssi

Ditengah kewulitan perekonomian saat ini pemerintah menyadari bahwa berbagai kebutuhan pangan mengalami keikan harga, berbanding terbaik dengan tingkat penghasilan yangtetap atau semakin menurun, sehingga pemerintah melakukan terobosan termasuk dengan menyalurkan bantuan pangan seperti ini. jelas Bupati Jember.

Baca juga: Babinsa Koramil 0824/05 Sumberjambe Cek Rumah Warga Terbakar, Sosialisasikan Kewaspadaan Kepada Masyarakat

Menyikapi kegiatan tersebut Dandim 0824/Jember  Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso saat kami wawancarai menyampaikan, bahwa bantuan pangan ini merupakan upaya penguatan perekonomian warga kurang mampu, untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan menghambat laju kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.

Kita Kodim 0824/Jember sebagai bagian dari aparat kewilayahan tentunya sangat mendukung sekali, dengan penguatan ketahanan pangan masyarkaat tentunya akan terjadi penguatan ketahanan wilayah dalkam menunjang ketahanan negara. Tegas Dandim 0824/Jember. (Siswandi)

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik